Terobosan Merespon Dampak


Terobosan Merespon Dampak Perubahan Iklim

Ari Mochamad

PADA masa pemerintahan Presiden SBY (yang disampaikan dalam RUU APBN 2014 Ari Mochammadpada tanggal 16 Agustus 2014), telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 205,8 trilliun yang diperuntukkan bagi belanja modal, diantaranya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Belanja modal juga diperuntukkan untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan. Angka ini meningkat 6,9 persen jika dibandingkan APBN 2013. Walau terpisah peruntukkannya, namun ketahanan energi dan ketahanan pangan memberikan implikasi dan pengaruh terhadap capaian kebijakan dan strategi adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim, khususnya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi rendah karbon dan berketahanan (resilience).

Namun demikian, walau belum ada studi menyeluruh mengenai dampak, kerusakan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan iklim di Indonesia, namun secara sektoral memberikan pengaruh cukup signifikan.

Penulis Stern Review on the Economics of Climate Change (2006), Nicholas Stern menyebutkan dalam ulasannya tersebut bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim mencapai US$ 9 Triliun, suatu angka yang fantastis besarnya. Menurutnya fenomena ini merupakan sebuah rintangan besar untuk pengurangan kemiskinan berkelanjutan di seluruh dimensi-dimensinya. Pada Januari 2013, dalam wawancaranya dengan UK Guardian, Stern mengganggap terlalu rendah (underestimated), karena menurutnya emisi karbon yang terlepas jauh lebih besar daripada apa yang disampaikan dalam ulasan sebelumnya. Artinya dampak yang ditimbulkan akan lebih cepat dirasakan oleh umat manusia.

Masyarakat dunia saat ini sangat memahami bahwa respon terhadap perubahan iklim tidak semata dilakukan melalui upaya mitigasi. Patut disadari bahwa lambatnya kegiatan dan upaya mitigasi akan semakin mendorong kerentanan kepada tingkat yang lebih tinggi dan biaya yang dikeluarkan untuk beradaptasi juga akan semakin besar.

Dalam konteks penyelamatan target pembangunan nasional Indonesia, elemen untuk mencegah dan menyelamatkan sasaran kebijakan dari pembangunan adalah memperkuat koordinasi antar sektor. Upaya Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim membutuhkan kerjasama yang kuat di antara sektor-sektor pembangunan.

Dalam pendekatan dan strategi, respon mitigasi tidak bisa dilepaskan dari adaptasi. Misalnya, keberlanjutan mikrohidro sebagai diversifikasi energi sangat bergantung keberadaannya dengan ketersediaan air. Pengurangan deforestasi dan kerusakan hutan, tidak saja mengancam lepasnya emisi karbon namun juga berakibat kepada hilangnya keanekaragaman-hayati (biodiversity) dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan serta nilai sosial-budaya yang melekat didalamnya. Banyak contoh lainnnya dimana respon mitigasi harus seiring dan memberikan manfaat terhadap respon adaptasi, demikian pula sebaliknya.

Adaptasi perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan kemampuan suatu sistem (termasuk ekosistem, sosial ekonomi, dan kelembagaan) untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan sekaligus memanfaatkan potensi yang ditimbulkannya. Langkah adaptasi sangat dibutuhkan di saat ancaman dan dampak perubahan iklim berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya suatu wilayah negara. Ketahanan sebuah negara dari pangan, sumber daya air dan energi misalnya merupakan bidang yang keberadaannya ditentukan pula oleh tepat atau tidaknya respon terhadap fenomena perubahan dan variabilitas iklim saat ini.

Dalam memperlancar pengarusutamaan adaptasi (climate adaptation mainstreaming) di Indonesia di dalam rencana pembangunan di Indonesia, khususnya dalam membangun format kebijakan yang mencakup seluruh elemen kunci keberhasilan pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim. Dengan dilatarbelakangi kenyataan bahwa pelaksanaan program adaptasi di Indonesia dan daerah khususnya sangat didominasi oleh pendekatan yang tidak menyeluruh sehingga berpotensi menggagalkan strategi adaptasi yang telah dibangun. Padahal proses pembangunan kebijakan dan strategi yang dilakukan telah menyedot perhatian, waktu dan biaya cukup besar.

Penguatan kapasitas adaptasi menjadi hal yang krusial dan mendesak. Kuat atau lemahnya kapasitas adaptasi dapat dilihat dari sisi eksternal seperti daya dukung ekosistem, sosial dan lingkungan saat ini, juga sisi internal yang dilihat dari kesiapan perangkat regulasi dan kelembagaan, anggaran serta sumberdaya manusia.

Pertanian, perkebunan dan perikanan adalah contoh dari sektor utama pembangkit ekonomi sekaligus pilar penyangga ketahanan pangan. Oleh sebab itu adanya faktor luar terhadap kondisi iklim yang dapat mengganggu sudah pasti berpengaruh buruk pada sumber-sumber ekonomi tadi. Dukungan infrastruktur dan sistem pendanaan/anggaran pun mutlak menyesuaikan dengan fenomena ini. Oleh sebab itu, munculnya fenomena perubahan iklim akibat pemanasan global saat ini tentunya menjadi ancaman, tidak saja terhadap kondisi lingkungan hidup tetapi juga aspek sosial, ekonomi bahkan aspek keamanan dan pertahanan suatu negara.

Dengan gambaran tersebut diatas, dibutuhkan suatu perlakuan yang tidak biasa terhadap sistem tata kelola. Dibutuhkan upaya luar biasa, mulai dari tingkat koordinasi –antar sektor, antar pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah dan masyarakat-, dan sistem anggaran belanja negara. Sasaran dari program dan kegiatan adaptasi diarahkan kepada upaya dan terwujudnya adaptasi ekosistem, ketahanan pangan dan pengembangan serta daya tahan ekonomi. Upaya ini kemudian dapat mencapai tujuan besarnya yaitu menurunkan kerentanan dan meningkatkan ketahanan (resilience).

Kebutuhan adaptasi dibangun melalui serangkaian aktifitas yang memperhatikan prinsip-prinsip dan kaidah seperti; sesuai keadaan dan kebutuhan, mengantisipasi, mencegah/meminimalkan penyebab perubahan iklim dan mengurangi dampak buruknya, ffektifitas biaya, dengan mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi, menyeluruh dan kerjasama stakeholders, mempromosikan pembangunan berkelanjutan (sesuai kondisi spesifik) dan terintegrasi dengan program pembangunan nasional, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda (precautionary principles).

Kuat atau lemahnya kapasitas adaptasi dapat dilihat dari sisi eksternal seperti daya dukung ekosistem dan lingkungan saat ini, juga sisi internal yang dilihat dari kesiapan perangkat regulasi dan kelembagaan, anggaran serta sumberdaya manusia.

Mengingat sifat kompleksitas dan jangka panjang dari perubahan iklim, adalah penting bahwa adaptasi akan dirancang sebagai proses yang berkesinambungan dan fleksibel, termasuk umpan balik melalui pemantauan dan evaluasi.

Pelaksanaan dari hasil perencanaan adaptasi sangat tergantung dari dukungan kebijakan dan instrumen lainnya. Seyogyanya, pada tahap perencanaan (setelah terbitnya kebutuhan adaptasi yang didasari oleh penilaian kerentanan), dilengkapi penilaian terhadap kebutuhan pendanaan untuk merealisasikan kegiatan adaptasi termasuk teknologi dan pengembangan kapasitas.

Kaitannya dengan kebutuhan teknologi, hanyalah pandangan tradisional yang selalu mengidentik-kan teknologi adaptasi dengan instrumen yang mahal dan canggih, seperti pembangunan dam/tanggul, alat pendeteksi dini, skema irigasi, dll). Sebaliknya, justru teknologi yang berbasis pada kondisi lokal-lah yang harus dikedepankan karena bagaimanapun perubahan iklim tingkat ketidakpastiannya (uncertainty) cukup tinggi dan masih banyaknya persoalan non iklim lainnya yang tidak dapat diselesaikan semata oleh teknologi (Smithers and Smit 1997; Burton et al. 2002; Adger et al. 2003).

Adapun tantangan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim, diantaranya adalah kompleksitas untuk mengukur efektivitas kegiatan adaptasi, intervensi kegiatan adaptasi cenderung bersifat multisektor, dan penerapannya memiliki beberapa perbedaan. Adaptasi merupakan interaksi sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan bukan hanya persoalan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagaimana bukan semata isu lingkungan, namun juga persoalan sosial, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Sebagai penutup, penulis menyampaikan bahwa adaptasi dirancang sebagai proses yang berkesinambungan dan fleksibel, termasuk umpan balik melalui pemantauan dan evaluasi (M & E). Monitoring dan kerangka evaluasi dapat dikembangkan untuk memastikan tujuan dirumuskan dengan jelas, mengukur output serta ketersediaan data yang berkualitas. Adapun respon terhadap ketidak-pastian dari perubahan iklim (uncertainty), maka pendekatan pembangunan harus mensinergikan pendekatan non struktural, seperti sosial, budaya, ekonomi, lingkungan/ekosistem dan struktural, pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang berketahanan serta pengelolaan yang terintegrasi dalam mendukung ketahanan pangan, energi dan air.

Perubahan iklim telah terjadi, terdapat dua pilihan, apakah kita tetap melakukan kerja sebagaimana biasanya dengan konsekuensi ‘gagal’ merespon ancaman dan dampak perubahan iklim atau melakukan suatu terobosan melalui mekanisme dan instrumen yang jauh melampaui (beyond) sistem birokrasi saat ini.

Tidak berlebihan tentunya jika melihat persoalan perubahan iklim dan dinamika dari konsep/teori serta pengalaman/pembelajaran yang terus berkembang. Dorongan integrasi antara mitigasi dan adaptasi serta saratnya kebutuhan pengembangan kapasitas, teknologi dan pendanaan menjadi alasan pembenar penulis menyampaikan pemikiran ini.

Ari Mochamad, mendapatkan kepercayaan sebagai Penilik Sekolah Thamrin School untuk memfasilitasi berbagai dialog multi-pihak dan tetap menjaga agarsemua visi dan misi dari inisiatif ini agar tetap kritis, progresif dan berpihak kepada kepentingan publik. Ari pernah bertugas sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Adaptasi di Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s