Tanggung Jawab Sosial


Tanggung Jawab Sosial untuk Beradaptasi terhadap Perubahan Iklim

HINGGA SEKARANG, sebagian besar orang di Indonesia—baik dari pemerintahan, masyarakat sipil, maupun perusahaan—akan berpikir tentang dana perusahaan yang dipergunakan Jalaluntuk kepentingan non-bisnis inti bila mendengar konsep corporate social responsibility atau CSR. Ini sebetulnya bukan sekadar gejalan di Indonesia, melainkan hampir di seluruh negara berkembang. Di negara-negara yang maju, hal ini bukan tidak terjadi, namun proporsi orang yang menyamakan CSR dengan donasi perusahaan memang jauh lebih kecil.

Sesuai dengan kesepakatan global, CSR sesungguhnya adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas dan keputusan bisnisnya. Tujuan dari ber-CSR adalah berkontribusi untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan, karena hanya apabila perusahaan—dan seluruh individu serta organisasi dari sektor lainnya—bertanggung jawab atas dampaknya saja maka pembangunan berkelanjutan bisa dicapai. Dampak itu mencakup dampak positif (untuk dimaksimumkan), serta dampak negatif (untuk diminimumkan, direhabilitasi, dan dikompensasi). Jadi—lagi-lagi tak seperti yang kebanyakan orang pahami—dampak bukanlah sekadar yang berarti negatif.

CSR memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kalau kita membicarakan masalah perubahan iklim, letaknya adalah di dimensi lingkungan. Tentu saja, dampak sosial dan ekonomi dari perubahan iklim sangatlah besar, namun pendirian bahwa perubahan iklim masuk ke dimensi lingkungan tidaklah salah. Di dalam subjek inti lingkungan, ISO 26000:2010—sebuah standar internasional yang menjadi petunjuk pengelolaan tanggung jawab sosial paling komprehensif—menempatkan empat isu utama, yaitu (1) pencegahan polusi, (2) pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan, (3) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta (4) proteksi lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta restorasi habitat.

Pertanyaannya kemudian adalah apa saja yang menjadi ekspektasi ISO 26000:2010 dalam isu perubahan iklim ini? Ada sepuluh butir, di mana tujuh yang pertama dikaitkan dengan mitigasi, dan tiga yang terakhir terkait dengan adaptasi. Tujuah butir ekspektasi untuk mitigasi adalah: (1) Mengidentifikasi sumber gas rumah kaca (GRK) langsung dan tak langsung, mendefinisikan batasan tanggung jawabnya; (2) Mengukur, mencatat, dan melaporkan emisi GRKnya, sedapat mungkin dengan standar yang diakui internasional; (3) Mengimplementasikan berbagai tindakan optimal untuk menurunkan GRK-nya, serta mendorong tindakan yang sama dalam ruang pengaruh (sphere of influence)-nya; (4) Meninjau ulang jumlah dan tipe bahan bakar yang dipergunakan, dan mengimplementasikan program untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan penggunaannya; (5) Mencegah atau mengurangi emisi GRK dari pembukaan lahan serta penggunaan berbagai alat (mis. pendingin udara); (6) Merealisasikan penghematan energi dalam seluruh cara yang mungkin; serta (7) Mempertimbangkan untuk mencapai kondisi netral karbon, termasuk dengan cara melakukan carbon offset.

Sementara, butir-butir yang terkait dengan adaptasi adalah: (1) Melakukan projeksi kondisi iklim global dan lokal untuk mengintegrasikan dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan; (2) Mengidentifikasi peluang untuk menghindari atau meminimumkan dampak perubahan iklim, serta manakala mungkin, mengambil manfaat dari perubahan kondisi; dan (3) Melakukan tindakan yang merespons dampak perubahan iklim yang telah datang maupun yang diantisipasi, serta memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan agar dapat beradaptasi.

Dari uraian tentamnng ekspektasi di atas, sangatlah jelas bahwa majoritas perusahaan di Indonesia sangatlah jauh dari praktik-praktik yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Baru sebagian kecil perusahaan yang ada dalam arah yang tepat untuk memenuhi ekspektasi atas mitigasi. Kebanyakan perusahaan bahkan belum mulai mengukur emisi GRK-nya, dan hanya melakukan tindakan efisiensi sekadarnya. Ini semua bisa kita lihat dari apa yang dilaporkan pada Laporan Keberlanjutan atau Laporan Tahunan mereka. Dan, ketika menyangkut adaptasi, lebih sedikit lagi perusahaan yang melakukan tindakan sesuai dengan ekspektasi di atas.

Padahal, risiko perubahan iklim terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia sangatlah jelas. CSR Asia (2011) mengingatkan bahwa risiko itu datang dari empat arah. Pertama, risiko terhadap bisnis inti perusahaan. Tentu kita tahu bahwa, misalnya, banjir di berbagai lokasi di Indonesia telah merusak infrastruktur fisik, aset produksi, serta menghambat seluruh proses produksi dan transportasi.

Kedua, risiko terkait dengan rantai nilai—baik itu rantai pasokan maupun penjualan—karena perubahan ketersediaan dan kualitas input produksi, perubahan permintaan konsumen, perubahan akses konsumen terhadap produk, dan sebagainya.

Ketiga, risiko terhadap masyarakat lokal. Ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa bencana telah membuat masyarakat tidak bisa bekerja dan/atau berbisnis dengan perusahaan, selain bencana itu merusak berbagai hal baik yang telah disediakan perusahaan melalui program pengembangan masyarakat.

Terakhir, risiko yang datang dari perubahan ekonomi dan sosial. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, bencana hampir selalu mendatangkan krisis kemanusiaan dan instabilitas, bahkan terkadang menghasilkan konflik di antara para korban. Perubahan iklim tentu saja bisa berkontribusi dalam meningkatkan jumlah para pengungsi lingkungan, kompetisi dalam sumberdaya yang terbatas, bahkan hubungan yang memburuk dan ketegangan di antara kelompok masyarakat, termasuk antar-agama dan antar-suku. “You can’t do business in a society that’s burning,” demikian peringatan William Norris kepada para pemimpin bisnis.

Oleh karena itu, hampir seluruh dokumen yang membahas tentang adaptasi perubahan iklim oleh perusahaan tak pernah hanya menyinggung perusahaan saja, melainkan selalu dikaitkan dengan para pemangku kepentingannya. Pemangku kepentingan berekspektasi bahwa organisasi manapun yang melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim dan dampaknya perlu untuk membantu pemangku kepentingannya dalam melakukan hal yang sama. Dan hal tersebut untuk perusahaan ternyata bukanlah beban, melainkan sebuah strategi keberlanjutan bisnis yang masuk akal dan harus dilaksanakan. Lovins dan Cohen (2011) menuliskan penjelasan yang sangat bagus soal itu dalam karya mereka Climate Capitalism, Capitalism in the Age of Climate Change. Demikian juga, edisi mutakhir Harvard Business Review (April 2014) menurunkan tulisan-tulisan dari Winston (2014), Resilience in a Hotter World; Kuehn dan McIntire (2014), Sustainability a CFO Can Love; serta Lowitt (2014), How to Survive Climate Change and Still Run a Thriving Business.

Pesan inti dari bacaan-bacaan itu sangatlah jelas: beradaptasi terhadap perubahan iklim adalah imperatif untuk mereka yang menginginkan keberlanjutan bisnisnya. Kiranya sudah saatnya perusahaan-perusahaan di Indonesia belajar mengenai adaptasi perubahan iklim secara lebih serius, lalu bertindak sesuai dengan pengetahuan itu. Jelas, bahwa dalam masalah adaptasi perubahan iklim ini, seperti yang telah banyak dituliskan oleh para pakar, “the costs of inaction will be far greater than the costs of action.”

Jalal saat ini sebagai Chairperson of Advisory Board Social Investment Indonesia (SII),  lembaga konsultan yang didedikasikan untuk mengembangkan dan menyebarkan spirit dan praktek terbaik investasi sosial di Indonesia.

Iklan