Tatakelola Perubahan Iklim


BAGAIMANAPUN, kelembagaan perubahan iklim perlu diatur dalam suatu peraturan perundangan yang lebih mengikat seFarhanbagai dasar pijakan bagi penyusunan maupun implementasi kebijakan perubahan iklim ke depan. Adanya preseden dan komitmen pemerintah baru untuk membangun tatakelola sumberdaya alam, lingkungan dan perubahan iklim yang inklusif dan merupakan momentum yang harus disambut baik. Harapan dan dukungan untuk menuntaskan isu yang laten ini telah dinyatakan secara terbuka sejak lama baik di kalangan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga penelitian dan universitas.

Pertama, mengingat ketidakpastian proses dan keputusan politik yang dapat memengaruhi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), baik di tingkat nasional dan subnasional maupun global. Indonesia terikat Konvensi Perubahan Iklim yang telah diratifikasi tahun 1994. Padahal, isu itu memiliki dimensi jangka panjang mungkin lebih dari 100 tahun, tentu memerlukan aksi adaptasi maupun mitigasi yang memadai. Kedua, perlunya jaminan integrasi dan koherensi lebih baik, yang mampu memobilisasi sumber daya ke arah transformasi menuju green economy. Bahwa jejak karbon (carbon footprint) yang rendah akan bernilai tambah ekonomi tinggi di setiap sektor pembangunan. Ketiga, adanya penetapan target penurunan GRK jangka panjang, yang wajib dipenuhi semua negara melalui kesepakatan tahun 2015 yang akan diputuskan di Conference of Parties (COP) 21 di Paris. Diantaranya kedalam komitmen Intended Nationally Determined Contributions(INDC), komitmen negara yang terukur pasca 2020. Ini mengikat setiap negara yang telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim PBB.

Sejauh ini proses politik dan kelembagaan dalam merumuskan aksi, tata kelola dan mekanisme secara terintegrasi, telah mencapai hasil signifikan. Di antaranya Perpres 46/2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), lembaga di bawah pimpinan Presiden untuk mengoordinasikan kebijakan perubahan iklim serta menjadi focal point Indonesia dalam perundingan perubahan iklim global di bawah lembaga UNFCCC (United Nations Framework on Climate Change Convention). Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK serta Perpres 71/2011 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi yang Terukur, Terlaporkan dan Terverifikasi menjadi dua tonggak institusi berikutnya. Juga adanya Badan Pengelola REDD+, dan berbagai upaya untuk membangun mekanisme dan instrumen pendanaan dan investasi perubahan iklim yang efektif dan efisien untuk memobilisasi peluang di tingkat global maupun nasional serta bilateral.

Dengan mekanisme politik administrasi pemerintahan maksimum dua periode kepemimpinan berdurasi 10 tahun sulit menerapkan komitmen agenda perubahan iklim jangka panjang yang kokoh di masa mendatang. Pembelajaran pada pembangunan kelembagaan perubahan iklim di masa pemerintahan lalu menunjukkan pentingnya suatu kelembagaan yang kokoh dan tidak menimbulkan banyak komplikasi baik di tingkat nasional maupun sub-nasional. Perubahan iklim bukan hanya sekedar respon sesaat terhadap dampak berbagai praktek-praktek pembangunan yang tidak ramah iklim, tetapi lebih mendasar lagi suatu tranformasi pembangunan yang yang menguntungkan, berkelanjutan dan adil bagi generasi saat ini dan masa depan.

Ketiadaan tatakelola dan sumberdaya alam, lingkungan dan perubahan iklim yang kokoh dan utuh akan menyebabkan berbagai potensi konflik di masa depan. Berbagai peraturan perundangan dan turunan saat ini seperti UU Tata Ruang, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Otonomi Daerah, UU Desa, UU Masyarakat Adat adalah sumber-sumber laten konflik yang harus segera dikelola.

Keberadaan UU Perubahan Iklim memiliki tiga aspek stategik: pertama, sebagai pondasi kerangka pengaturan penetapan target jangka panjang dan implementasinya secara sistemik yang menempatkan sasaran jangka pendek menuju green economy. Kedua, sebagai tata kelola mekanisme pelembagaan yang terukur, terlaporkan dan terverifikasi. Ketiga, mendorong berbagai pihak memobilisasi potensi sumber daya dalam dan luar negeri.

Waktu menuju Paris 2015 tidaklah banyak. Beberapa negara maju dan berkembang telah merancang legislasi UU Perubahan Iklim sebagai respon atas dampak dan potensi ekonomi masa depan. Antara lain, negara-negara Uni Eropa, Inggris, Australia, Selandia Baru, China, Kolombia, dan Filipina. Indonesia dengan sejumlah potensi SDA dan SDM signifikan, sudah sepantasnya melakukan reorientasi pembangunan ke arah green economy, mulai dengan legislasi UU Perubahan Iklim sebagai titik masuk strategiknya.

Farhan Helmy saat ini sebagai Manager Indonesia Climate Change Center(ICCC), program kegiatan dibawah naungan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), untuk mendorong pengembangan kebijakan perubahan iklim berbasis sains. Aktif di berbagai inisiatif untuk mendorong aksi progresif dibidang sains, seni dan pendidikan melalui inisiatif Green Voice Indonesia (GVI) dan mendorong dialog peran industri untuk mengembangkan green investment melalui inisiatif Green Investment, Innovation and Productivity.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s